Terdakwa I dan II adalah pejabat Organisasi Keagamaan di Jawa Tengah. Terdakwa II menggerakan para […]
Penulis: herry santoso
SURAT YANG DITERBITKAN OLEH KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH YANG BERISI SARAN DAN REKOMENDASI BUKANLAH OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA YANG BERSIFAT KONKRIT, INDIVIDUAL, DAN FINAL
Penggugat (PT Dharma Perdana Muda bekerja sama dengan PT Bangun Kharisma Prima Jo) menggugat Kepala […]
SESEORANG YANG TELAH MEMILIKI STATUS SEBAGAI SUAMI/ISTRI, TAPI KEMUDIAN MELAKUKAN PERKAWINAN LAGI DENGAN ORANG LAIN TANPA BERCERAI TERLEBIH DAHULU DENGAN PASANGANNYA YANG SAH DIKENAKAN HUKUMAN PIDANA
Seorang laki-laki beragama Kristen yang telah berstatus suami melangsungkan perkawinan dengan perempuan lain, padahal belum […]
PELAKU USAHA YANG TIDAK MENEPATI JANJI ATAS SUATU PELAYANAN DAN/ATAU PRESTASI DAPAT DIJATUHI PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN
Terdakwa selaku pemilik PT. ASA menawarkan paket wisata ke Korea Selatan kepada saksi korban dan […]
KREDITOR TIDAK DAPAT MENGAJUKAN PAILIT DEBITUR ATAS PERTIMBANGAN SUBYEKTIF SEMATA
PT GPE mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT GSEI melalui Pengadilan Niaga […]
PENGADILAN BERWENANG MEMBUBARKAN PERSEROAN JIKA TERBUKTI BAHWA PERSEROAN TERSEBUT TIDAK MUNGKIN DILANJUTKAN KEBERADAANNYA
Seorang Pemegang Saham 50% dari keseluruhan saham sekaligus Komisaris dari sebuah Perseroan Terbatas (PT) mengajukan […]
PUTUSAN PTUN JAKARTA TIDAK DAPAT HALANGI PELANTIKAN PRABOWO-GIBRAN
Press Release Prof Dr. Andi Asrun SH MH Guru Besar Hukum Konstitusi Pascasarjana Universitas Pakuan […]
VONIS PIDANA TIDAK MENGHAPUSKAN KEWAJIBAN PERDATA
Pada dasarnya dalam hukum meskipun seseorang telah dinyatakan sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak […]
Kesejahteraan Hakim di Indonesia: Tuntutan Perubahan untuk Keadilan yang Lebih Baik
Kesejahteraan hakim di Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Gaji pokok hakim […]
PEMBAYARAN UPAH PEKERJA/BURUH YANG TERHUTANG DIDAHULUKAN ATAS SEMUA JENIS KREDITUR
Pemohon mengajukan pengujian terhadap Pasal 95 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan […]
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
